Menggaungkan (Ahli) K3

Suatu kali penulis berkesempatan mengikuti Diklat Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Umum Angkatan XXIII Tahun 2011 yang diselenggarakan atas kerjasama antara PPNS ITS Surabaya dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Diklat yang berlangsung hampir dua minggu tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri bagi penulis mengingat kebutuhan ahli K3 begitu sangat diperlukan. Keberhasilan beberapa perusahaan di Kota Gresik (Surya, 6/6) dalam menekan angka kecelakaan kerja tersebut patut mendapat pujian karena dinilai mampu menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara baik. Memang benar demikian, persoalan yang mendasar untuk senantiasa dijadikan sebagai sorotan utama dalam dunia kerja salah satu diantaranya adalah bagaimana membumikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Occupational Health and Safety) itu secara berkelanjutan.

Keberadaan istilah “K3” tidak selalu dimuarakan pada lingkungan pabrik, kawasan industri, area pelabuhan, dll. K3 saat ini sudah menjadi bagian yang teringtegral dengan sistem/manajemen perusahaan yang tidak hanya menomorsatukan produksi, namun bagaimana menempatkan tenaga kerja itu menjadi prioritas utama untuk diselamatkan dan disehatkan. Tenaga kerja secara langsung berhadapan dengan tempat kerja dimana disekelilingnya terdapat sumber-sumber bahaya, seperti: peralatan mesin, tabung/pipa gas, instalasi listrik, maupun bahan-bahan kimia yang mudah meledak. Kalau pun toh ada pertanyaan, semisal: Apakah selama ini kita sudah concern terhadap K3?

Dari Nelson Sampai ke Sampoerna

       Andai saja Presiden John F. Kennedy mau mendengar pemikiran Gaylord Nelson seorang senator AS, agar persoalan lingkungan hidup bisa masuk dalam program nasional pemerintahannya, boleh jadi gelora Hari Bumi (Earth Day) akan terjadi di tahun 1963-an. Tapi, bagi Nelson perjuangan adalah tetap perjuangan hingga pada suatu kesempatan beliau melakukan konferensi pers di Seatle (1969) yang berencana melakukan aksi/kampanye turun jalan pada tahun 1970. Dan benar, pada tanggal 22 April 1970 Nelson membuktikan janjinya dengan aksi turun jalan yang melibatkan hampir 20 juta orang. Sepintas tonggak sejarah tadi setidaknya menjadi contoh permanen bagi setiap manusia yang mempunyai kepentingan atas sumber daya bumi, serta selalu berupaya untuk melindungi bumi dari kepunahan akibat perilaku manusia itu sendiri. Hari Bumi harus menjadi barometer tunggal dalam membangun rasa peduli serta menciptakan suasana diatas bumi  ini dengan penuh tanggung jawab.

Rekayasa (Kemacetan) Lalu Lintas

Dalam situasi mondial seperti sekarang ini, tidak-lah cukup bijaksana apabila kemudian muncul suatu anggapan bahwa persoalan kemacetan di Kota Surabaya lebih disebabkan oleh  ketidakmampuan pemerintah setempat dan aparat terkait dalam meredam jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat. Menyalahkan pihak dealer yang tiap harinya menjual sepeda motor maupun mobil juga bukan jawaban presisi. Di kota metropolis ini hingga September 2010 jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai 3.895.061 unit, yang jika kendaraan tersebut dijajar di jalan maka panjangnya bisa mencapai 10.923,5 km. Sementara, daya tampung jalan di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini hanya sekitar 2.096,69 km saja (Surya, 27/11/10). Artinya, batu sandungan perihal kemacetan ini pun tak lantas dijadikan sebagai barometer utama dalam melihat biang persoalan (kemacetan) yang sesungguhnya. Melainkan banyak faktor eksternal yang menunjang “lahir”-nya kemacetan itu sendiri, dimana salah satu diantaranya adalah etika para pengendara kendaraan bermotor yang masih jauh dari kesan beradab. Minimnya upaya untuk melakukan restrukturisasi manajemen pengembangan tata ruang wilayah kota (RTRW) maupun modelisasi rekayasa lalu lintas di Kota Pahlawan harus terus dicari formulanya. Sejauh ini yang penulis ketahui adalah makin pesatnya pembangunan gedung komersial seperti: kantor, sekolah, dan mal yang tidak menyediakan lahan parkir secara memadai, lalu keberadaan pasar tradisional/PKL dengan memanfaatkan bahu jalan, maupun sikap sopir kendaraan pribadi atau angkutan umum yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat, adalah bukti bahwa kita memang masih setengah hati untuk bisa keluar dari krusialitas persoalan ini.